HOME

LPBI-NU Jepara | LPBI-NU | Penanggulangan Bencana | NU Jepara | UNISNU Jepara | Relawan Bencana.Posisi Indonesia dilihat pada aspek geografis, topografis dan demografis sangat berpotensi menimbulkan ancaman bencana. Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia, yaitu 17.508 pulau. Posisi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia: lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik menyebabkan Indonesia rawan gempa bumi dan tsunami.
Selain itu, Indonesia memiliki 129 gunung api aktif dan berada di kawasan yang disebut lingkaran cincin api (the ring of fire) yang terbentang dari ujung pulau Sumatera hingga Papua yang berpotensi menimbulkan letusan gunung berapi (seperti awan panas atau wedus gembel dan banjir lahar).
Sementara secara topografis Indonesia terdiri dari daerah-daerah perbukitan, lereng gunung, dataran landai serta pesisir pantai. Sebagai negara yang berada di jalur khatulistiwa Indonesia memiliki iklim tropis yang memungkinkan datangnya curah hujan tinggi sehingga dapat menyebabkan ancaman bahaya banjir bandang, tanah longsor dan bahkan sebaliknya ancaman kekeringan.Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam juga sering melanda seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi.
Bukti-bukti empiris di atas semakin meyakinkan kita semua bahwa tidak ada satu pun kawasan di Indonesia yang benar-benar terbebas dari ancaman bencana. Karena itu sangat masuk akal apabila Indonesia dinyatakan sebagai negeri rawan bencana atau supermarket bencana karena beraneka ragam bencana bisa sewaktu-waktu datang di bumi Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, kalau kita tidak siap-siaga sejak dini atau berusaha hidup harmoni dengan bencana, maka otomatis situasi ini akan menambah kesengsaraan hidup bahkan mengancam harta benda dan jiwa.
Secara saintifik besarnya kerugian material dan jumlah korban jiwa yang ada, di samping karena faktor geografis juga secara umum disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Pertama, besarnya intensitas bencana yang terjadi bahkan jenisnya pun bermacam-macam. Kedua, jumlah penduduk Indonesia yang semakin padat karena pertumbunan populasi yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Ketiga, rentannya lingkungan fisik maupun lingkungan sosial (budaya). Hal ini sangat dipengaruhi seiring berubahnya setting ekologis dan gaya hidup masyarakat atau life style. Dan keempat, kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat dalam melakukan kesiap-siagaan dalam menghadapi ancaman bencana.  Budaya hidup harmoni dengan bencana belum tercipta.
Pada beberapa dekade terakhir ini fenomena perubahan iklim (claimate change) merupakan salah satu ancaman serius terhadap kelangsungan hidup manusia. Indonesia termasuk negara yang dapat dikatakan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa sektor penghidupan menjadi terganggu sebagai akibat ketidakmampuan kita dalam beradaptasi dengan kondisi tersebut, misalnya kasus gagal panen karena kekeringan pada masyarakat petani dan ancaman gelombang besar bagi para nelayan yang tidak bisa melaut, sehingga mata pencaharian utama yang menjadi penopang hidup keluarga bisa terganggu. Akibat lebih parah lagi yaitu tenggelamnya beberapa pulau kecil dan semakin terkikisnya bibir pantai akibat abrasi. Fenomena ini akan terus berlanjut apabila dampak perubahan iklim tidak segera diantisipasi dengan baik dan kontinu.
Sudah nampak nyata bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan oleh penduduk di wilayah pesisir dengan naiknya air laut (rob) dan abrasi pantai, namun juga dapat mempengaruhi wilayah daratan yang berkaitan langsung dengan musim tanam, yang sudah barang tentu berdampak pada penurunan produksi pangan, kekeringan atau musim kemarau yang panjang. Sementara frekuensi dan intensitas curah hujan yang tidak stabil jelas akan berdampak pada adanya potensi longsor, banjir dan kebakaran hutan.
Kondisi alam Indonesia yang kaya raya dan subur ini tidak lagi mendatangkan berkah justru malah bisa menjadi musibah. Terjadinya beragam bencana ekologis di Indonesia akhir-akhir ini ditengarai adanya salah urus lingkungan akibat eksplorasi yang berlebihan atas sumberdaya alam, baik yang melalui izin negara (legal) maupun yang dilakukan secara ilegal. Praktek eksplorasi ini merupakan orientasi pembangunan yang hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi dan bukan pada keberlanjutan bangsa (sustainable development) dan kesejahteraan rakyat. Belum banyak masyarakat yang benar-benar sadar bahwa alam yang kita tempati saat ini sebenarnya adalah titipan anak cucu yang mesti kita jaga dan dirawat bersama kelestariannya.
Penting juga diketahui bahwa golongan yang paling rentan terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim adalah masyarakat miskin secara ekonomi dengan tingkat pendidikan rendah. Mereka pada umumnya adalah yang tinggal di desa (kondisi tertinggal) dan merupakan golongan masyarakat yang mudah ditemukan dalam komunitas NU. Dengan demikian respon terhadap perubahan iklim dan penanggulangan bencana harus disertai dengan program pengentasan kemiskinan dan edukasi terhadap masyarakat yang tergolong rentan tersebut. Untuk itu, maka strategi nasional dalam menghadapi perubahan iklim juga perlu diarahkan pada pengembangan rekayasa sosial agar masyarakat rentan tersebut dapat mengalami perubahan terencana, sistematis dan dalam segala aspek kehidupan sehingga bermanfaat bagi kelangsungan sosial dan ekologi manusia.

Peran dan Tanggung Jawab Sosial NU
Sejak awal didirikan NU telah menyatakan diri sebagai organisasi keagamaan (jam’iyyah diniyyah) dan sosial kemasyarakatan (jam’iyyah ijtima’iyyah). Hal ini berarati NU tidak hanya mengurus hal-hal yang tekait dengan permasalahan keagamaan (keislaman) ansich, selain juga permasalahan yang terkait dengan hubungan antarmanusia dan kehidupan bermasyarakat.Termasuk di dalamnya yaitu masalah tentang penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim. Ketiga permasalahan ini sangatlah terkait dengan keberlangsungan hidup umat manusia dan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya kerusakan (korban) adalah perkara wajib yang harus segera dilakukan. Dinyatakan dengan tegas dalam tata nilai yang dianut oleh NU, yaitu kaidah: dar’ul mafaasit muqoddamun ‘ala jalbil masholih:bahwa mencegah kerusakan atau marabahaya itu lebih diutamakan daripada mengupayakan hal-hal baik.
Untuk menunjang kinerja jamiyahnya, NU memiliki dukungan organisatoris dari tingkat nasional hingga pada tingkat desa (ranting) yang ada di seluruh provinsi dan  di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, serta beberapa perangkat pelaksana kebijakan yang berupa lembaga, lajnah dan badan otonom.
Penting pula diketahui, bahwa basis kekuatan NU adalah jejaring sosialnya yang bertumpu pada lembaga pendidikan ma’arif yang menaungi sekitar 200.000 madrasah/ sekolah dan pondok pesantren yang jumlahnya mencapai 14.000 buah lebih dan tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Belum lagi jumlah warga NU yang diperkirakan kini jumlahnya lebih dari 100 juta orang dengan beragam status sosial dan profesi, misalnya kiai, santri, guru, pegawai negeri, petani, nelayan, buruh, pedangan, tentara, polisi, wartawan, pekerja seni, dll. Termasuk di antara masa NU juga yaitu mereka yang aktif di jajaran pemerintahan, baik yang menjabat di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu, sangat logis apabila NU disebut-sebut sebagai organisasi kemasyarakatan yang sangat potensial menjadi agen perubahan sosial (agent of social change), budaya dan kebijakan di masyarakat.
Khusus untuk menanggani urusan yang terkait dengan urusan warganya dalam hal masalah penanggulangan bencana, adaptasi perubahan iklim dan pelastarian lingkungan hidup, maka NU telah menginisiasi lahirnya LPBI-NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama) yang pada awalnya merupakan bentuk transformasi dari Climete Change and Disaster Management Institution Nahdlatul Ulama (CDBRM NU) yang bersifat badan ad-hoc dari PBNU. Bahwa perubahan status kelembagaan CDBRM NU menjadi LPBI NUberdasarkan hasil keputusan Muktamar NU ke-32 di Makasar pada tahun 2010. Tidak bisa dinafikan kehadiran CDBRM NU atau LPBI NU telah menjadi pioner di lingkungan NU dalam kegiatan kemanusian, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak Pemerintah Indonesia maupun pihak luar negeri seperti pemerintah negara lain, PBB dan NGO (lembaga donor luar negeri), perusahaan pemerintah dan swasta, dll.
Kerjasama yang dilakukan dengan multistakeholders tersebut telah mengembang-kan program manajemen risiko bencana dan penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan madrasah/sekolah yang bernaung di bawah Lembaga Ma’arif NU, pesantren, dan jajaran pengurus di tingkat pusat hingga ranting (desa) dan warga NU di tingkat basis. Program pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif PRB (penanggulangan risiko bencana) ini merupakan upaya NU untuk melakukan transformasi sosial budaya agar masyarakat,pesantren dan madrasah sebagai basis kultural NUdapat meningkat kapasitasnya dalam mengurangi kerentanan, yaitu sebagai bagian dari ikhtiyar NU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat